Luhut juga menyoroti mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang dapat mengakibatkan pengenaan dua kali tarif PPN, IWJR, dan PSC bagi penumpang yang melakukan transit dengan berganti pesawat. Menurutnya, perhitungan tarif perlu disesuaikan dengan biaya operasional maskapai per jam terbang untuk mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Selain itu, Luhut juga menekankan pentingnya evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang sering luput dari perhatian. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif PPN DTP untuk beberapa destinasi prioritas guna menangani masalah harga tiket yang mahal. Semua proses ini akan dipimpin oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Sebelumnya, masyarakat Indonesia telah mengeluhkan lonjakan harga tiket pesawat domestik, bahkan harga tiket rute Jakarta-Padang mencapai Rp4,7 juta. Indonesia memang terkenal dengan harga tiket pesawat yang mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi lainnya. Bahkan, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan tiket pesawat termahal di dunia setelah Brasil.

Dengan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah, diharapkan harga tiket pesawat di Indonesia dapat lebih terjangkau bagi masyarakat. Semoga evaluasi biaya operasional pesawat dan strategi lainnya dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan harga tiket pesawat dan meningkatkan efisiensi penerbangan di Tanah Air.